Batam – Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) Triwulan (TW) I diketahui surplus sebesar Rp 359,7 Miliar.
Namun menjadi pertanyaan mengapa serapan realisasi belanja sampai dengan TW I ini masih sebesar 6,37%?
Posisi angka yang dipaparkan di atas diketahui pada rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan perihal Realisasi Anggaran Triwulan (TW) I, APBD TA 2021 Provinsi Kepri, Senin (19/04/2021) di Gedung Graha Kepri di Batam.
Rapat dipimpin langsung oleh Jumaga Nadeak, Ketua Banggar dan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kepri.
Dihadiri utusan dari Pemprov Kepri, diantaranya Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang sekaligus Sekda Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah beserta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat, TAPD memaparkan 2 pokok bahasan, yaitu:
- Serapan Anggaran TW I APBD Provinsi Kepri
- Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah pada SIMDA dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Secara garis besar pemaparan serapan Anggaran TW I terdiri dari jumlah pendapatan dan belanja sampai dengan TW I.
Realisasi Pendapatan sampai dengan TW I mencapai Rp 613,5 Miliar atau 16,57% dari total anggaran sebesar Rp 3.701,9 Miliar.
Pendapatan sebesar Rp 613,5 Milliar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 258,5 Miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 354,9 Miliar.
Realisasi Belanja sampai dengan TW I mencapai Rp 253,8 Miliar atau 6,37% dari total belanja sebesar Rp 3.986,9 Miliar.
Belanja sebesar Rp 253,8 Miliar tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 253,5 Miliar dan Belanja Modal sebesar Rp 266,9 Juta.
Uba Ingan Sigalingging yang merupakan Anggota Banggar DPR Provinsi Kepri yang diwawancarai BatamNow.com selepas berakhirnya rapat Banggar, mempertanyakan kondisi ini.
Apa dan mengapa serapan anggaran TW I APBD ini sangat kecil? Padahal realisasi APBD merupakan salah satu stimulus perekonomian masyarakat.
Uba juga mengingatkan tentang visi dan misi Gubernur Kepri Ansar Ahmad diantaranya adalah peningkatan ekonomi.
Visi-misi ini bertolak belakang dengan tidak maksimumnya realisasi APBD sekarang ini.
“Jadi dengan tidak terealisasinya APBD sekarang ini, hal ini bertolak belakang dengan visi misi Ansar,” ucapnya(dikutip dari Batam Now.com)9
Uba juga mengungkapkan ada kesan bahwa eksekutif mau melakukan langkah-langkah yang tidak transparan.
Diantaranya ada keinginan eksekutif untuk menggeser atau merubah anggaran yang sudah ditetapkan. Alasan yang dicari, adanya kedaruratan sehingga ada kompetensi untuk menggesar dan merubah.
“Memang secara aturan hukum diperbolehkan, tapi kondisi faktual sekarang ini ‘kan tidak ada kondisi darurat, sehingga alasan ini tidak dapat diterima,” kata Uba.
Di samping itu, politisi partai Hanura ini juga meminta agar eksekutif terbuka. Sebab, pada saat ditanyakan kepada Tim Bappeda dan asisten, mereka menjawab: OPD tidak siap.
“Namun di sisi lain pada saat kami menanyakan ke OPD, mereka menjawab bahwa sebenarnya siap untuk menjalankan APBD,” ujarnya.
Jadi, menurut Uba, kalau ada keinginan dari pihak eksekutif dalam hal penggeseran ataupun perubahan anggaran, itu harus dibicarakan dengan DPRD.
Meski begitu, kata Uba, tetap tidak bisa sepihak, karena tidak ada alasan kedaruratan, yang bisa dijadikan alasan perubahan itu. Situasi sekarang ini normal.
Dinyatakan Uba, jika tetap dipertahankan, maka akan berdampak terhadap hubungan antara DPRD dan Pemerintah, dan yang kedua belanja pemerintah itu akan terkendala.
Uba juga mengatakan pada saat pertemuan di Bintan pembahasan yang lalu sempat terlontar bahwa gubernur akan memangkas anggaran-anggaran yang tidak urgent dan beberapa mata anggaran lainnya dengan alasan kedaruratan.
Tapi, kata Uba, bahwa sekarang ini tidak ada lagi alasan kedaruratan.
Ditegaskannya, pada tahun 2020 memang betul ada kedaruratan. Ada Covid-19, tapi sekarang kan sudah by planning, by design.
“Saat ini kita sudah mengetahui bahwa Covid ini berakhir paling cepat 2022, jadi sangat berbeda dengan tahun 2020,” ucapnya.
Di sisi lain Uba juga berharap Ansar mampu melakukan konsolidasi tim secara profesional.
Politisi partai Hanura ini menduga adanya faktor like or dislike.
“Jangan ada faktor like or dislike,” ujar Uba.
Karena apa? Karena menurut dia, situasi sekarang ini menuntut kerja keras, menuntut pelayanan maksimal dari pemerintah.
“Jika memang ada faktor-faktor lain berdasarkan like or dislike, maka itu akan menimbulkan disharmoni di internal Pemprov sendiri dan berdampak terhadap pelayanan publik, pelayanan masyarakat akan terabaikan,” ucapnya.
Uba juga mengaku sempat mempertanyakan kapan dimulai percepatan realiasi anggaran?
Namun lagi-lagi pihak Pemprov Kepri belum memberikan jawaban yang konkrit.
Begitu juga pada saat ditanyakan perihal target pencapaian realisasi anggaran untuk Triwulan-II ke depan. Pemprov Kepri juga belum dapat memberikan jawaban yang konkrit.
Secara umum Uba mengatakan jika memang ada keinginan pemerintah untuk menggeser ataupun mengubah APBD Prov Kepri TA 2021, sebaiknya pemerintah memasukkan dalam pembahasan APBD-P, karena mulai bulan Juni nanti sudah mulai masuk pembahasan APBD(*/jabat)
