BATAM ,Direktur Utama PT PLN Batam Budi Pangestu dan Direktur Utama PT Panbil Utilitas Sentosa Jeremia Purba Menandatangani langsung nota kesepahaman tentang rencana pembangunan dan pengelolaan PLTU Biomassa 2 x 100 MW di Tanjung Sauh, Batam.Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE., MM., dan President Director Panbil Group Johannes Kennedy dikantor Gubernur Kepri.
Dirut PT PLN Batam, Budi Pangestu, dalam kesempatan tersebut, mengatakan bahwa saat ini sistem kelistrikan Batam-Bintan mempunyai cadangan 18% dan rencana pengelolaan PLTU Biomassa 2 x 100 MW di Tanjung Sauh, Batam, dapat memperkuat cadangan daya Batam-Bintan hingga mencapai 30% kedepannya.
“Rencana ini sungguh melegakan kami dalam menyediakan pasokan energi listrik di Kepulauan Riau. Karena dengan hal tersebut, akan semakin menambah keandalan sistem kelistrikan Batam-Bintan. Kami mendukung penuh karena bagian dari alternatif penyediaan energi terbarukan yang manfaatnya cukup besar bagi masyarakat luas,” ujar Budi Pangestu.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad SE., MM., mengapresiasi dan menyambut baik penandatanganan MoU antara PLN Batam dan Panbil.
“Terima kasih bagi PLN Batam dan Panbil Group yang telah mempelopori hal ini. Mudah-mudahan kehadiran PLTU Biomassa mampu menjadi magnet baru bagi berkembangnya kawasan-kawasan baru pertumbuhan ekonomi di Kepri, khususnya di Batam,” jelas Ansar.
Biomassa menjadi solusi yang penting untuk membantu suplai energi di samping minyak dan gas bumi.
Pada kesempatan tersebut, President Director Panbil Group Johanes Kenedy mengatakan pengembangan bio massa sebagai sumber energi pembangkit listrik adalah sebagai penyeimbang sumber produksi energi listrik yang sudah ada.
“Sejalan dengan arah pemerintah untuk go green. Yang dimaksud bio massa disini adalah tandan kelapa sawit yang tidak dipakai, sisa produksi kayu, dan batang jagung untuk campuran bio massa. Harapan kami dengan pengembangan sumber energi bio massa ini kepada pengusaha menengah kebawah untuk dapat menyuplai bahan baku bio massa sehingga pertumbuhan ekonomi lebih merata,” kata Johanes.
Kondisi saat ini, sambung Ansar, persoalan listrik masih menjadi perhatian serius oleh pemerintah karena masih ada beberapa daerah yang belum secara maksimal menerima asupan listrik dengan cukup.
“Sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi Kepri terhadap pengembangan pembangkit energy baru terbarukan (EBT), pemerintah akan mendukung sepenuhnya terkait perijinannya,” pungkasnya. (*).
