Batam,Tintamediakepri.id. Aliansi Mahasiswa Batam turun kejalan mengadakan unjuk rasa, senin 11/04/2022, Dalam unjuk rasa tersebut mahasiswa membawa spantuk yang berisikan apa yang menjadi tuntutan . Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin merespon aksi unjuk rasa Aliansi mahasiswa tersebut dengan menemui langsung para pengunjuk rasa .
Kamaluddin mengatakan, sebelum aksi turun kejalan ini DPRD Kota Batam sudah merespon aspirasi dari teman-teman Aliansi Mahasiswa Kota Batam, saat beraudiensi dengan pimpinan di DPRD Batam beberapa waktu lalu.
“Sebelumnya mereka sudah beraudiensi dengan pimpinan DPRD Batam pada tanggal 6 April kemarin. Terkait dengan penundaan Pemilu, segala sesuatunya telah diputuskan oleh KPU dan tidak akan ditunda. Bahkan kami sudah koordinasi dengan KPUD Kota Batam untuk teknis pelaksanaannya,” ungkap Kamaluddin didepan gedung DPRD Batam, Senin (11/4/2022).
Pada saat beraudiensi itu, pimpinan DPRD Batam sudah menyampaikan beberapa sikapnya terkait poin-poin tuntutan dari mahasiswa.
Berikut sikap dari DPRD Batam terhadap tuntutan dari Aliansi Mahasiswa Batam :
(1). Untuk Pemilu 2024 ditunda itukan isu, tidak mungkin DPRD merespon isu, karena KPU Kota Batam saja sudah audiensi dengan DPRD Batam pada 14 Februari 2022 lalu terkait persiapan Pemilu 2024, dan tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berproses di KPU.
(2). Hal 3 periode Jokowi tidak akan mungkin jika tidak ada amandemen atau perubahan dari konstitusi yang sudah ada.
(3). Untuk kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM, DPRD akan mengundang pihak terkait membahasnya
Dalam koordinasi tersebut, kata Kamaluddin, dapat dipastikan bahwa Pileg dan Pilpres berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024.
“Artinya tidak ada penundaan secara teknis,” jelas Kamaluddin.
Terkait tiga periode masa jabatan presiden, sudah diputuskan bahwa untuk menuju ke sana harus merubah atau mengandemen Undang-Undang terlebih dahulu.
“Merubah Undang-Undang bukan wewenang pemerintah. Melainkan wewenang DPR yang dimaksud amandemen dan membutuhkan waktu. Terkait dengan hal itu menurut saya baru wacana belum sampai ke tataran teknis,” terang Kamaluddin.
Selanjutnya terkait tuntutan kelangkaan BBM, DPRD Kota Batam telah menggelar rapat koordinasi dengan Forkopimda untuk menyikapi kelangkaan BBM yang terjadi di Indonesia.
“Untuk di Kota Batam sendiri tidak terjadi kelangkaan. Disamping itu, kami Forkopimda juga menjaganya hingga Idul Fitri dan ketersediaan bahan pokok dapat tersedia dengan baik,” bebernya.
Meski kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin ditengah-tengah para demonstran sepenuhnya tak direspon mahasiswa, Kamaluddin menganggap bahwa itu sebuah hal yang lumrah dan wajar.
“Saya sudah merespon tuntutan dan aspirasi temen-temen mahasiswa dan terpenting aspirasi mereka sudah kami jawab. Demo adalah menyampaikan aspirasi, sebagai negara demokrasi, kita harus terima,” pungkasnya.(*)
